RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016

Jenis Artikel: 

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari prioritas ke 2 (dua) dari 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, dimana kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan data statistik tahun 2014 angka kemiskinan kabupaten kotawaringin timur sebesar 6,67 % atau 27.940 jiwa, dengan garis kemiskinan Rp. 312.363,- untuk tahun 2015 angka kemiskinan sampai dengan saat ini belum keluar dari Badan Pusat Statistik.

Dimana untuk mengeluarkan masyarakat  sangat miskin dan miskin dari jurang kemiskinan, serta masyarakat yang hampir miskin maupun rentan miskin agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan, baik masyarakat ada diperkotaan maupun diperdesaan, diupayakan melalui strategi  sebagai berikut :

  1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang difokuskan pada peningkatan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga.
  2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin yang difokuskan pada menyempurnakan dan meningkatkan efektifitas program berbasis pemberdayaan masyarakat.
  3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil yang difokuskan pada peningkatan akses usaha mikro dan kecil pada sumber produktif, serta program pro rakyat lainnya.

Untuk menunjang strategi diatas diperlukan suatu data agar lebih tepat sasaran yaitu Basis Data Terpadu 2015 By Name By Address untuk data dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sampai dengan saat ini belum diserahkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), padahal data tersebut sangat diperlukan.

Hal tersebut diatas disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang diselenggarakan Pada hari Kamis 20 Oktober 2016. Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Drs. H.M. Taufiq Mukri, SH, MM selaku Ketua TKPKD dan dihadiri oleh segenap anggota TKPKD Kabupaten Kotawaringin Timur dan SKPD/Camat/Instasi Vertikal/BUMD, yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengusung Tema :

“Mempertajam Intervensi Kebijakan Menuju Seratus Persen (100%) Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Tahun 2019”

Dengan target tersebut kita berharap bahwa masyakarat Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya masyarakat miskin sudah terlindungi dengan memberikan jaminan pembiyaan  pelayanan kesehatan, artinya masyarakat miskin akan terkurangi bebannya apabila menderita sakit dan perlu perawatan.

Setelah pengarahan dari Wakil Bupati Kotawaringin Timur tersebut, Rakor di pimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh :

  1. Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Profil Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur (Mempertajam Intervensi Kegiatan).
  2. Paparan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Kebijakan  Integrasi Jamkesda Ke JKN Untuk Tercapainya Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk Kotawaringin  Timur (Universal Health Coverage) Tahun 2019.
  3. Paparan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Kepmensos Nomor : 170 /Huk/2015, Program Keluarga Harapan, dan Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial bersumber APBN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan APBD.

Selanjutnya melalui Kesimpulan Rapat berupa Rencana Tindak Lanjut dirumuskan beberapa poin penting yaitu sebagai berikut :

  1. Membentuk Tim Percepatan Akses JKN bagi seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari SKPD : Bappeda, Dinsos, Dinkes, DPKAD Dan Dukcapil.
  2. Tugas tim diantaranya adalah menetapkan kriteria penerima iuran dan penerima bantuan untuk masyarakat miskin
  3. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Bappeda membentuk tim merumuskan pembuatan Kartu Tani dan Kartu Nelayan untuk penyaluran subsidi langsung agar tepat sasaran
  4. Singkronisasi data KIP dan PKH (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial)
  5. Inovasi pelayanan bagi masyarakat yang rentan administrasi kependudukan (misal : orang gila, cacat mental, sangat miskin, dll)
  6. Perumusan langkah teknis dalam legalitas hak kepemilikan lahan masyarakat miskin