Pendistribusian BLSM Tahap Kedua Dimulai, BLSM Tahap Pertama Capai 95 Persen

Seiring dengan rampungnya proses pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahap Pertama pada bulan Agustus yang baru lalu, Pemerintah siap untuk melaksanakan pendistribusian BLSM Tahap Kedua, yang dimulai tgl 2 September 2013. Sama halnya dengan Tahap Pertama, proses pendistribusian BLSM Tahap Kedua ini akan berlangsung secara bertahap dan pembayarannya dilakukan melalui Jaringan Kantor Pos di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menko Kesra Agung Laksono menegaskan bahwa bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dapat melakukan pengambilan di Kantor Pos yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan membawa KPS dan identitas lainnya.

“Kami harapkan dukungan dari masyarakat dan harapannya dapat bersama-sama mengawasi proses pendistribusian BLSM Tahap Kedua ini, serta pelaksanan Program Kompesasi lainnya seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan RASKIN, ” Jelas Menko Kesra Agung Laksono.

Lebih lanjut Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa keberhasilan pembagian BLSM tahap pertama tidak terlepas dari penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang didistribusikan kepada 15,5 Juta RTS. KPS memungkinkan digunakannya teknologi yang lebih maju yang bersifat online, dan sistem scan barcode terhadap KPS sehingga memperkecil risiko kehilangan bagi Kantor Pos.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan BLSM Tahap Pertama, meskipun banyak mendapatkan sorotan masyarakat, proses pendistribusian telah berlangsung dengan lebih baik dibandingkan dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008. Sampai saat ini Pendistribusian BLSM di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 23.473 RTS dengan total dana Rp. 7.041.900.000,-, yang sudah terealisasi dan dibayarkan berjumlah 22.342 RTS dengan dana Rp. 6.702.600.000,-, dengan demikian daya serap alokasi BLSM sebesar  95,18 %, sisa yang belum terealisasi sebesar 1.131 RTS dengan dana Rp. 339.300.000,-.

“Pembagian BLSM Tahap Pertama berlangsung jauh lebih baik dari BLT 2005 dan 2008 dari segi penyaluran yang sudah mencapai lebih dari 95 Persen, ketertiban dalam proses pembagian dan penggunaan sistem pembayaran yang lebih baik.

Terkait dengan perbaikan ketepatan sasaran, telah dilakukan mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan diberbagai Daerah untuk mengganti Penerima KPS yang tidak tepat sasaran (dianggap Kaya) dengan Calon Penerima KPS yang lebih berhak. Musyawarah Desa/Kelurahan juga dilakukan untuk mengalihkan KPS yang retur karena berbagai sebab seperti RTS tidak ditemukan, seluruh anggota keluarga meninggal, serta pengembalian sukerala dari penerima KPS yang status sosial ekonomi nya telah meningkat. Mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan ini adalah mekanisme yang telah disiapkan Pemerintah sejak awal yang dasar hukumnya ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.