Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur

Jenis Artikel: 

APA ITU SPKD?

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010, SPKD adalah dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan daerah yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

MENGAPA PERLU SPKD?

Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Kemiskinan tidak sekedar terkait kekayaan material (pendapatan) semata, tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan (ekonomi) dalam makna yang luas.

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah juga dibentuk oleh kombinasi antara karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah tangga (mikro) di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu SPKD diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.

Selain itu prioritas permasalahan di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan lain-lain. Untuk itu SPKD perlu memastikan indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana intervensi yang disusun pemerintah daerah.

Secara kontekstual, dalam era otonomi daerah peran pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan prioritas kebijakan di daerah masing-masing, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

Oleh karena itu isu kemiskinan dan tantangan penanggulangannya yang dinamis seperti perlunya percepatan, kecukupan perlindungan sosial, pertumbuhan yang inklusif dan lain-lain juga harus secara sistematis dan terencana masuk ke dalam RPJMD dan menjadi prioritas dalam rencana kerja tahunan daerah yakni RKPD dan rencana kerja SKPD (Renja SKPD).

KOMPONEN ANALISIS SPKD

Kabupaten Kotawaringin Timur sebelumnya sudah menyusun SPKD periode 2011 – 2015 yang sudah berakhir pada tahun 2015 lalu, jadi sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 perlu menyusun kembali periode 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD sebagai acuan dalam penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun.

Pada Hari Selasa, 22 Agustus 2017 di Ruang Rapat Sei Cempaga Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada pukul 08.30 – 12.00 WIB dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menjaring akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Insfrastruktur Dasar, Tenaga Kerja dan Wirausaha serta Ketahanan Pangan. Selanjutnya menentukan daerah prioritas dengan cara melakukan analisis prioritas intervensi wilayah. Daerah akan terbantu dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya dari hasil Focus Group Discussion (FGD) tersebut disampaikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

  1. Sebelum menentukan akar masalah perlu diketahui terlebih dahulu konsep kemiskinan itu apa.
  2. Perlu penajaman terhadap akar masalah.
  3. Jalan penghubung antar Desa masih banyak yang belum terhubung sehingga menyebabkan masih terisolir.
  4. Penyediaan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu diperhatikan.
  5. Penetuan isu – isu strategis untuk penanggulangan kemiskinan.
  6. Sikap mental masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang kerja maunya enak saja tanpa dibarengi ketrampilan yg dibutuhkan.
  7. Program pelatihan yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, yaitu di sektor perkebunan